Penangkapan Edhy Prabowo menyoroti janji anti korupsi dari Gerindra

Karier politik Edhy Prabowo, kader papan atas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan anggota kabinet Widodo-Amin, mungkin akan berakhir dengan penangkapannya dalam kasus suap pada Rabu.

Tak lama setelah penangkapannya, Prabowo mundur dari kursi Wakil Ketua Umum Gerindra dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dia juga meminta maaf karena mengecewakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemimpin Gerindra, Prabowo Subianto.

Menurut Hersubeno Arief, jurnalis senior dan pembuat opini terkemuka melalui Channel Forum News Network (FNN), Edhy Prabowo menjabat sebagai anggota kabinet selama satu tahun, satu bulan, dan dua hari setelah dilantik pada 23 Oktober 2019. .

Kebetulan hari Presiden Jokowi melantik anggota kabinetnya, termasuk Edhy Prabowo, di Istana Negara tahun lalu dan hari penangkapan Prabowo, keduanya adalah hari Rabu.

Edhy Prabowo ditangkap penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta dari perjalanannya ke Honolulu pada awal 25 November 2020.

Ia ditahan bersama 16 orang lainnya, termasuk istrinya, Iis Rosita Dewi, atas kasus dugaan suap terkait penerbitan izin usaha perikanan budidaya dan / atau perikanan serta komoditas kelautan pada 2020.
Penyidik ​​KPK menetapkan tujuh dari 17 tahanan sebagai tersangka. Lima dari tujuh tersangka, termasuk Edhy Prabowo, telah ditahan di penjara KPK sejak 25 November hingga 14 Desember 2020 Berita Teknologi Terbaru .

Empat tersangka yang sudah ditahan bersama Prabowo adalah Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Safri; Siswadi dari PT ACK; Ainul Faqih, staf istri Edhy Prabowo; dan direktur PT DPP, Suharjito.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mencatat, hingga Rabu malam, dua tersangka lainnya belum ditahan.

Kedua tersangka – Andreau Pribadi Misata Staf Khusus Menteri Keuangan dan Ketua Tim Uji Tuntas Amiril Mukminin telah diperintahkan untuk menyerahkan diri, kata Pomolango.

Menurut KPK, Edhy Prabowo, Safri, Misata, Siswadi, Faqih, dan Mukminin diduga menerima suap dari Suharjito.

Penyidik ​​KPK menuduh Edhy Prabowo menerima suap sebesar Rp9,8 miliar dan US $ 100 ribu serta mendakwa dia dan tersangka lainnya karena melanggar Pasal 12 dan 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Tipikor 2001; juncto Pasal 55 dan 64 KUHP.

Sementara itu, penyidik ​​KPK mendakwa Suharjito karena melanggar Pasal 5 dan 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Tipikor 2001; juncto Pasal 55 dan 64 KUHP Kunci Jawaban Brain Out .

Kasus suap Edhy Prabowo dipandang sebagai pukulan tragis bagi Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan Partai Gerindra, mengingat perjuangannya yang kuat melawan korupsi.

Banyak orang Indonesia masih ingat apa yang dijanjikan Prabowo Subianto di salah satu putaran debat presiden pada pemilu tahun lalu.

Dalam debat dengan saingannya, Presiden Jokowi yang sedang menjabat, yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta pada 17 Januari 2019, Prabowo Subianto sempat berbicara tentang komitmen Gerindra untuk memerangi korupsi.

Ia bahkan berjanji akan mengirim kader partainya ke penjara jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Dia telah menegaskan kembali janjinya untuk memerangi korupsi dengan sengit dan membangun Indonesia yang adil dan makmur saat berkampanye untuk pemilihan presiden tahun lalu.

“Rakyat kita sudah capek korupsi dan diperlakukan tidak adil. Kenapa? Karena kekayaan Indonesia banyak yang dibawa ke luar negeri,” ujarnya kepada para pendukungnya di lapangan Karang Pale Kota Mataram, 26 Maret 2019.

Saat itu, Prabowo, pendiri Gerindra, sempat mengatakan bahwa jika terpilih menjadi presiden Indonesia, ia akan membangun pemerintahan yang bebas korupsi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat luas.

Baca Juga : Perbedaan spesies lebah madu

Namun, ia dikalahkan oleh Presiden Jokowi, kemudian diangkat menjadi menteri pertahanan, sedangkan kader Gerindra lainnya, Edhy Prabowo, dilantik sebagai menteri kelautan dan perikanan.

Pasca penangkapan Edhy Prabowo, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Pak. Menteri (Luhut Binsar Pandjaitan) sudah menerima surat yang ditandatangani Sekretaris Negara Pratikno [atas pengangkatannya], “kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, Jodi Mahardi, di Jakarta, Kamis.

Presiden Jokowi mengatakan akan menghormati proses hukum pengusutan KPK atas kasus suap yang melibatkan Edhy Prabowo.

Saat berbincang dengan jurnalis terkait penangkapan Edhy Prabowo, Nawawi Pomolango kembali menegaskan imbauannya kepada seluruh pejabat negara untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

“KPK kerap mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk mengindahkan sumpah dengan bekerja sepenuh hati dan profesional untuk memenuhi amanah yang diberikan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi,” ujarnya.

Pomolango mencatat, penyelenggara negara memang memiliki peluang untuk merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa dan sesuai dengan kepentingan negara.

“Karena itu, jangan menyalahgunakan kewenangan dan pertanggungjawaban yang diamanatkan semata-mata untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *