Kedudukan Notaris dalam Pendirian Yayasan oleh Orang Asing

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan serta diperuntukkan buat menggapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Kedudukan Jasa Pembuatan Yayasan serta guna Notaris selaku pejabat universal yang berwenang buat membuat akta otentik terus menjadi berarti bersamaan dengan meningkatnya pembangunan di bidang ekonomi yang tentunya mempengaruhi terhadap pembangunan dibidang hukum spesialnya yang berkaitan dengan transaksi bisnis.

Dalam perihal pendirian Yayasan, peran notaris dalam perihal tersebut sangat besar, sebab dalam rangka memperoleh status badan hukum Indonesia dengan wujud badan usaha Yayasan, pendiri yayasan yang hendak membentuk yayasan wajib dituangkan dalam akta pendirian Yayasan yang terbuat dihadapan Notaris.

Dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang- Undang Yayasan No 16 Tahun 2001 disebutkan: Pendirian Yayasan dicoba dengan akta Notaris serta terbuat dalam Bahasa Indonesia.

Pendirian Yayasan oleh Orang Asing penafsiran orang disini merupakan orang perorangan serta/ ataupun badan hukum baik nasional maupun asing( Pasal 9 Undang- Undang No 16 Tahun 2001). Pendirian yayasan oleh orang asing diatur dalam Peraturan Pemerintah no 63 Tahun 2008 dalam pasal 10 hingga dengan pasal 14.

Syarat- syarat yang wajib dipenuhi oleh yayasan yang didirikan oleh orang asing( Yayasan yang mengandung faktor asing):

  1. Orang asing/ pendiri memisahkan minimun senilai Rp. 100. 000. 000,-( seratus juta rupiah) buat modal dini yayasan
  2. Melaporkan harta kekayaan tersebut berasal dari harta yang legal
  3. Melaporkan kalau aktivitas Yayasan tidak merugikan warga, bangsa serta negeri Indonesia
  4. Salah seseorang pengurus Yayasan harus dijabat oleh orang Indonesia
  5. Anggota Pengurus harus bertempat tinggal di Indonesia
  6. Anggota Pengurus asing harus selaku pemegang izin melakukan aktivitas ataupun usaha di daerah Republik Indonesia( izin kerja, izin melaksanakan riset, izin belajar, izin melaksanakan kegiatan keagamaan) serta pula pemegang Kartu Izin Tinggal Sedangkan
  7. Anggota Pembina ataupun pengawas asing bila bertempat tinggal di Indonesia harus selaku pemegang izin melaksanakan aktivitas atau usaha di daerah Republik Indonesia serta pula pemegang Kartu Izin Tinggal Sedangkan, spesial untuk pejabat korps diplomatik ( suami, isteri serta anak- anaknya) tidak harus selaku pemegang izin melaksanakan aktivitas ataupun usaha di daerah Republik Indonesia serta pula pemegang Kartu Izin Tinggal Sedangkan.

Peraturan Pemerintah ini sangat memprioritaskan orang- orang yang bekerja selaku korps diplomatik buat mendirikan yayasan di Indonesia, perihal ini dipaparkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008, tidak berlaku untuk pejabat korps diplomatik beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia buat penuhi syarat persyaratan dokumen yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat 3 serta 13 Ayat 1 yaitu wajib pemegang izin melaksanakan aktivitas ataupun usaha di daerah negara Republik Indonesia serta pemegang Kartu Izin Tinggal.

Kedudukan notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan oleh orang asing buat mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diawali dengan pengajuan nama yayasan, sebab dalam prakteknya, bila seorang mau mendirikan suatu yayasan, hingga pertama- tama orang tersebut wajib mempunyai calon nama.

Nama tersebut setelah itu di cek lewat Notaris ke Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sehabis nama yang dipesan disetujui, hingga pendiri wajib lekas menindak lanjuti pendirian Yayasantersebut dengan menanda- tangani akta notaris.

Notaris hendak segera memproses pengesahan dari Yayasan tersebut serta wajib disampaikan kepada Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagian Direktur Jendral Administrasi Hukum Universal sangat lelet 10 ( 10) hari terhitung semenjak bertepatan pada akta Yayasan ditandatangani, jika sudah melalui waktunya ialah lebih dari 10( 10) hari, hingga perihal tersebut melanggar peraturan perundang- undangan.

Permohonan pengesahaan yayasan tersebut bisa diterima atau ditolak. Bila ditolak, hingga alibi penolakannya tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri. Proses pemberian pengesahan status badan hukum dari yayasan itu cuma dalam jangka waktu paling lama 30( 3 puluh) hari terhitung semenjak bertepatan pada permohonan diterima secara lengkap perihal tersebut sebagaimana nyatanya dalam Pasal 12 ayat 2 Undang- Undang No 28 Tahun 2004 menimpa Yayasan.

Nama Yayasan dicatat dalam Catatan Yayasan apabila akta pendirian Yayasan sudah disahkan oleh Menteri Akta pendirian yang sudah disahkan tersebut harus diumumkan dalam Bonus Kabar Negeri Republik Indonesia, ialah dalam waktu sangat lelet 14( 4 belas) hari terhitung sejak bertepatan pada akta pendirian Yayasan disahkan perihal ini diatur dalam Pasal 24 Undang- Undang Yayasan No 28 Tahun 2004.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *